Setiap tahunnya biaya naik haji baik haji reguler maupun haji khusus / plus pasti berbeda-beda, Call/Wa. 0851-00-444-682 hal ini dikarenakan adanya perubahan komponen harga untuk kebutuhan pokok naik haji seperti biaya transportasi dan akomodasi termasuk living cost yang dibutuhkan jamaah selama berada di tanah suci sangat fluktuatif. Selain menyediakan paket-paket haji onh plus, umrah dan tour muslim sebagai bentuk layanan yang tersedia, Travel Aida Tourindo Wisata juga berusaha menghadirkan mutowif (pembimbing) ibadah umroh haji yang ahli dan mendalami bidang Fiqih Islam, terutama untuk masalah ibadah umrah dan haji.

Kami berusaha memberikan bimbingan mulai sebelum berangkat, saat pelaksanaan dan setelah ibadah haji dan umroh, ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kami kepada jamaah, bahwa ibadah yang dijalani telah sah sesuai petunjuk Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Travel kami juga menggunakan penerbangan yang langsung landing Madinah sehingga jamaah bisa nyaman selama perjalanan umroh bersama kami. paket umroh desember Tangerang

saco-indonesia.com, Indonesian Corruption Wacth (ICW) telah menilai korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Choysiah, lebih kental untuk kepentingan bisnis keluarga daripada politik. Pasalnya, proyek-proyek yang tertera pada APBD Banten sebagian besar tender telah dimenangkan oleh perusahaan milik keluarga Atut.

“Aspek ekonomi lebih kental daripada aspek politik. Upaya pemenangan proyek sebagian ke perusahaan milik Atut. Kan Wawan juga banyak membiayai politisi-politisi di sana,” kata Wakil koordinator ICW, Ade Irawan, saat berbincang, Jumat (20/12/2013).

Ade juga menjelaskan, karakteristik korupsi Atut adalah memenangkan perusahaan miliknya untuk bisa mendapatkan proyek di APBN dan APBD dengan memanfaatkan kekuasaannya. Sehingga ketika kekuasaan tidak lagi dipegang, mereka akan kesulitan untuk membiayai perusahaannya.

“Bagaimana mereka mengarahkan uang negara untuk perusahaan mereka. Misalnya dalam pengadaan sport centre dan RSUD. Kepentingan bisnis lebih besar. Itu faktor yang lebih besar untuk bisa membangun sebuah dinasti politik di Banten,” ucapnya.

Ade juga menambahkan, jika kepentingan untuk bisnis mereka tidak tercapai, maka mereka juga akan mencoba merebut kekuasaan sehingga kepentingan bisnis mereka bisa diraih.

“Misalnya di Pandeglang untuk bisa bekerja dengan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusuma, asal ada kepentingan bisnis tertentu yang dipertemukan. Jika tidak, mereka (Atut) akan rebut kekuasaan,” tukasnya.


Editor : Dian Sukmawati

ATUT KORUPSI UNTUK KEPENTINGAN BISNIS

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »