Promo Paket Umroh Murah di bulan November

Setiap tahunnya biaya naik haji baik haji reguler maupun haji khusus / plus pasti berbeda-beda, Call/Wa. 0851-00-444-682 hal ini dikarenakan adanya perubahan komponen harga untuk kebutuhan pokok naik haji seperti biaya transportasi dan akomodasi termasuk living cost yang dibutuhkan jamaah selama berada di tanah suci sangat fluktuatif. Selain menyediakan paket-paket haji onh plus, umrah dan tour muslim sebagai bentuk layanan yang tersedia, Travel Aida Tourindo Wisata juga berusaha menghadirkan mutowif (pembimbing) ibadah umroh haji yang ahli dan mendalami bidang Fiqih Islam, terutama untuk masalah ibadah umrah dan haji.

Kami berusaha memberikan bimbingan mulai sebelum berangkat, saat pelaksanaan dan setelah ibadah haji dan umroh, ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kami kepada jamaah, bahwa ibadah yang dijalani telah sah sesuai petunjuk Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Travel kami juga menggunakan penerbangan yang langsung landing Madinah sehingga jamaah bisa nyaman selama perjalanan umroh bersama kami. paket haji plus Bekasi barat

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memanggil staf Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Siti Halimah Alias Iim, terkait penyidikan dalam kasus proyek pengadaan alat kesehatan Banten. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi ihwal dugaan gratifikasi beraroma pemerasan dengan tersangka Ratu Atut.
 
"Yang bersangkutan telah diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Kamis (30/1/2014).
 
Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dalam proyek pengadaan alat kesehatan Banten. Status ini juga ditetapkan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek alkes.
 
Sebelumnya, Ratu Atut disangka bersama-sama dengan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, dalam melakukan suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, dalam penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak.


Editor : Dian Sukmawati

KPK PERIKSA STAF RATU ATUT DI KASUS ALKES BANTEN

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »