Setiap tahunnya biaya naik haji baik haji reguler maupun haji khusus / plus pasti berbeda-beda, Call/Wa. 0851-00-444-682 hal ini dikarenakan adanya perubahan komponen harga untuk kebutuhan pokok naik haji seperti biaya transportasi dan akomodasi termasuk living cost yang dibutuhkan jamaah selama berada di tanah suci sangat fluktuatif. Selain menyediakan paket-paket haji onh plus, umrah dan tour muslim sebagai bentuk layanan yang tersedia, Travel Aida Tourindo Wisata juga berusaha menghadirkan mutowif (pembimbing) ibadah umroh haji yang ahli dan mendalami bidang Fiqih Islam, terutama untuk masalah ibadah umrah dan haji.

Kami berusaha memberikan bimbingan mulai sebelum berangkat, saat pelaksanaan dan setelah ibadah haji dan umroh, ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kami kepada jamaah, bahwa ibadah yang dijalani telah sah sesuai petunjuk Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Travel kami juga menggunakan penerbangan yang langsung landing Madinah sehingga jamaah bisa nyaman selama perjalanan umroh bersama kami. harga umroh november di Jakarta Utara

saco-indonesia.com, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, telah mengaku pihaknya tidak akan tergesa-gesa dalam melakukan penahanan terhadap Gubernur Banten, Ratu Atut Choysiah. Pasalnya, KPK juga harus memeriksa terlebih dahulu saksi-saksi secara intensif agar bisa melakukan penahanan.

“Polanya KPK juga tidak terburu-buru untuk menahan orang. Tapi memeriksa saksi-saksi secara intensif,” kata Bambang melalui pesan singkatnya, Jumat (20/12/2013).

Bambang juga mengaku KPK tidak memiliki kekhawatiran Atut akan menghilangkan bukti atas tindakan pidana korupsi maupun Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah dilakukannya. Pasalnya, KPK juga akan menelusuri harta bendanya mengalir.

“Selama ini juga kan KPK tetap berhasil dalam menyita barang-barang mereka. Coba lihat kasus Djoko Susilo,” ucapnya.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Johan Budi, juga mengungkapkan hanya penyidik yang tahu mengenai informasi kapan Atut akan ditahan. “Belum ada informasi (Atut ditahan atau tidak). Itu penyidik yang tahu,” kata Johan.

Seperti yang telah diketahui, hari ini, KPK juga akan memeriksa Atut untuk yang pertama kali dengan statusnya sebagai tersangka. Atut telah menjadi tersangka pada Selasa 17 Desember dengan tuduhan diduga ikut terlibat dalam kasus suap Pilkada Lebak yang menyeret mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Atut juga akan ditetapkan menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten pada periode 2011-2012.

Penetapan tersangka Atut, juga merupakan pengembangan KPK setelah lebih dulu menetapkan adiknya Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan sebagai tersangka suap sengketa Pilkada terhadap Akil. Uang suap senilai Rp1 miliar itu rencananya juga akan diberikan melalui pengacara Susi Tur Andayani. Dalam perkara ini, Atut disangkakan memiliki peran sebagai pihak pemberi suap.


Editor : Dian Sukmawati

KPK TAK TERGESA GESA UNTUK MENAHAN ATUT

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Artikel lainnya »