Setiap tahunnya biaya naik haji baik haji reguler maupun haji khusus / plus pasti berbeda-beda, Call/Wa. 0851-00-444-682 hal ini dikarenakan adanya perubahan komponen harga untuk kebutuhan pokok naik haji seperti biaya transportasi dan akomodasi termasuk living cost yang dibutuhkan jamaah selama berada di tanah suci sangat fluktuatif. Selain menyediakan paket-paket haji onh plus, umrah dan tour muslim sebagai bentuk layanan yang tersedia, Travel Aida Tourindo Wisata juga berusaha menghadirkan mutowif (pembimbing) ibadah umroh haji yang ahli dan mendalami bidang Fiqih Islam, terutama untuk masalah ibadah umrah dan haji.

Kami berusaha memberikan bimbingan mulai sebelum berangkat, saat pelaksanaan dan setelah ibadah haji dan umroh, ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kami kepada jamaah, bahwa ibadah yang dijalani telah sah sesuai petunjuk Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Travel kami juga menggunakan penerbangan yang langsung landing Madinah sehingga jamaah bisa nyaman selama perjalanan umroh bersama kami. daftar haji Cianjur

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih akan terus menelusuri kasus dugaan korupsi hibah kereta KRL dari Jepang tahun 2006-2007 lalu , yang diduga telah melibatkan menteri perekonomian Hatta Rajasa. Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto memang saat ini belum ada perkembangan yang signifikan dari kasus tersebut.
 
"Hibah KRL Jepang kami belum dapat laporan lagi dari penyidik. Kami juga lihat tidak ada potensi yang bisa dikembangkan lagi," kata Bambang dalam pemaparan capaian kinerja KPK tahun 2013 di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
 
Kendati demikian, sambung Bambang, penyelidikan juga akan dilakukan kembali bila memang ditemukan bukti baru. "Nanti kalau ada bukti-bukti baru bisa saja dikembangkan lagi," tandasnya
 
Seperti yang diketahui, kasus ini bermula ketika pemerintah Jepang telah memberikan bantuan berupa kereta KRL kepada Kementerian Perhubungan tahun 2006-2007 lalu dengan total proyek senilai Rp48 miliar, namun telah terjadi penggelembungan biaya pengiriman yang telah mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir telah mencapai Rp11 miliar.
 
Terkait kasus ini,  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjerat satu terdakwa, mantan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Soemino Eko Saputro yang divonis tiga tahun penjara pada 2011 karena terbukti korupsi dalam proses pengangkutan 60 unit KRL dari Jepang.
 
Namun, Soemino telah menyatakan bila penunjukkan langsung perusahaan Sumino Corporation atas persetujuan Hatta Rajasa, termasuk proyek hibah KRL tersebut.


Editor : Dian Sukmawati

KPK AKAN USUT KORUPSI HIBAH KRL

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »