Setiap tahunnya biaya naik haji baik haji reguler maupun haji khusus / plus pasti berbeda-beda, Call/Wa. 0851-00-444-682 hal ini dikarenakan adanya perubahan komponen harga untuk kebutuhan pokok naik haji seperti biaya transportasi dan akomodasi termasuk living cost yang dibutuhkan jamaah selama berada di tanah suci sangat fluktuatif. Selain menyediakan paket-paket haji onh plus, umrah dan tour muslim sebagai bentuk layanan yang tersedia, Travel Aida Tourindo Wisata juga berusaha menghadirkan mutowif (pembimbing) ibadah umroh haji yang ahli dan mendalami bidang Fiqih Islam, terutama untuk masalah ibadah umrah dan haji.

Kami berusaha memberikan bimbingan mulai sebelum berangkat, saat pelaksanaan dan setelah ibadah haji dan umroh, ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kami kepada jamaah, bahwa ibadah yang dijalani telah sah sesuai petunjuk Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Travel kami juga menggunakan penerbangan yang langsung landing Madinah sehingga jamaah bisa nyaman selama perjalanan umroh bersama kami. cara daftar haji pemerintah

Terdakwa mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Aset dan Moneter Bank Indonesia (BI), Budi Mulya telah membantah sebagai pihak yang memutuskan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century.

Sebagaimana, yang telah didakwaan oleh jaksa penuntut umum KPK. Dalam eksepsi yang telah dibacakan oleh penasehat hukumnya, Luhut Pangaribuan telah menyatakan dalam dakwaan disebutkan kalau Budi selaku Deputi Gubernur BI telah menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya secara bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI.

"Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, mantan Deputi Bidang VII, Budi Rochadi,Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim telah memberikan FPJP kepada Bank Century Rp689 miliar," ujarnya saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Sekaligus telah menetapkan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik. Padahal, bank itu tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan FPJP. Tetapi, tetap diusahakan dengan merubah aturan.

Bedasarkan dakwaan diatas, menurut Luhut, dakwaan itu adalah menyetujui pemberian FPJP dengan merubah aturan.

"Padahal terdakwa tidak memiliki kewenangan itu. Dakwaan itu juga tidak dapat menguraikan secara detil apa yang dilakukan terdakwa," tandasnya.

Dalam hal ini, menurut Luhut, dakwaan yang dilayangkan kepada Budi adalah sumir.

Budi Mulya Ngaku Enggak Berwenang Putuskan FPJP Century

Artikel lainnya »